Pemerintah Tiru Freeport untuk Lindungi IKN dari Malaria


Pelaksana Harian Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Hellen Dewi Prameswari mengatakan, IKN yang dibangun dengan membuka hutan seluas 256.142 hektar bisa mengakibatkan masalah endemis tinggi malaria. Karena itu, pemerintah ingin mencontoh PT Freeport Indonesia yang menjaga wilayah kerjanya di Kuala Kencana, Timika, Papua dari malaria.

Pekerja menyelesaikan pembangunan Istana Kepresidenana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (30/10/2023).

Perusahaan tambang emas tersebut mampu menjaga karyawannya dari gigitan nyamuk malaria, padahal data Kemenkes menunjukkan, daerah sekitarnya yakni Mimika terdapat 543 dari 1.000 orang terkena malaria. PT Freeport mencegah dengan pengendalian vektor dan lingkungan, pemeriksaan parasit malaria pada nyamuk dan manusia, memastikan saluran air selalu mengalir, serta pada genangan air yang tidak mengalir diberikan larvasida (racun jentik) dan melepaskan ikan pemakan jentik nyamuk.

"Kami berharap di IKN hal seperti ini menjadi kegiatan rutin walaupun di titik IKN itu tidak ada kasus malaria, tetapi kasus di sekitar wilayah IKN itu berpotensi membawanya ke dalam IKN," kata Hellen dalam diskusi Hari Malaria Sedunia, Jakarta, Senin (27/5/2024).

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Pekerja berkumpul di komplek peternakan ayam Yayasan Jayasakti Mandiri Kampung Utikini 2, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Jumat (18/3/2022).

Kemenkes mencatat, daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdekat dengan IKN masih menjadi daerah endemis malaria di Indonesia. Secara nasional, 389 kabupaten/kota sudah dinyatakan bebas malaria pada 2023. Pemerintah menargetkan angka tersebut bisa mencapai 405 kabupaten/kota pada 2024 dan semua daerah bebas malaria pada 2030.

Kita di IKN itu punya program, IKN Bebas Malaria. Di ibu kota tidak boleh ada penularan penyakit khususnya malaria.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Jansje Grace Makisurat mengungkapkan, masih ada kasus malaria di lima puskesmas yang berada di kawasan IKN. Pada 2023 ada 108 kasus yang tersebar di Puskesmas Sepaku I (31 kasus), Sepaku II (7), Maridan (15), Semoi II (16) dan RSUD Sepaku (44). Pada 2024, hingga bulan Mei, sudah ada 33 kasus malaria.

"Mudah-mudahan tahun ini menurun walaupun pertambahan jumlah penduduk di wilayah IKN akan signifikan," kata Jansje.

Baca juga: Program Eliminasi Malaria Belum Maksimal

Kasus-kasus malaria itu 80 persennya berasal dari daerah perbatasan. Masyarakat yang terdampak paling banyak adalah para pekerja di hutan dan perkebunan baik legal maupun ilegal. Mereka bekerja 24 jam, berpindah-pindah, dan sering melepas baju sehingga menjadi sasaran gigitan nyamuk.

Jansje mengatakan, pemerintah daerah akan berupaya mencegah penyakit malaria masuk ke IKN. Misalnya, dengan menskrining semua pekerja yang keluar masuk IKN, pekerja lain di sekitar IKN, dan masyarakat di wilayah penyangga IKN. Selain itu, para pekerja hutan dan kebun diberikan obat anti malaria oleh para kader malaria dari dinas Kesehatan.

"Pemberian obat ini karena mereka masuk ke hutan itu bisa seminggu dua minggu. Kami memperkirakan kebutuhan obat adalah 1.000 kiur setiap bulan," ucapnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Kawasan glamping Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Paser Utara, Kalimantan Timur terlihat pada, Selasa (31/10/2023).

Sebaran nyamuk anopheles penyebab malaria bisa dikendalikan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menyebarkan ikan pemakan jentik di air tergenang, menyebarkan larvasida, dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Masyarakat juga perlu melindungi diri dengan menggunakan kelambu anti nyamuk, obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah, serta menjauhkan kandang ternak.

Jansje meminta Otorita Ibu Kota Nusantara untuk meneruskan upaya mitigasi yang sudah mereka lakukan agar semua pejabat negara dan penghuni IKN bisa terbebas dari malaria. "Estafet ini harus diperhatikan, jangan diabaikan upaya yang sudah kami lakukan," tuturnya.

Baca Juga: 405 Kabupaten/Kota Ditargetkan Bebas Malaria pada 2024

Pada 25 April 2024 lalu, Otorita IKN juga sudah membentuk Tim Task Force IKN Bebas Malaria. Tim ini bertugas menyusun kebijakan, program, dan kegiatan, serta berkolaborasi dengan pakar dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pengendalian malaria di wilayah IKN.

Langkah awal yang tim ini lakukan ke masyarakat adalah membagikan 60.000 kelambu anti nyamuk ke enam kecamatan di wilayah IKN. Mereka mengedukasi masyarakat cara merawat kelambu yang benar, yaitu dengan tidak mencucinya menggunakan detergen dan tidak menjemurnya di bawah terik matahari langsung, karena hal tersebut dapat merusak zat insektisida yang terkandung dalam kelambu.

"Kita di IKN itu punya program, IKN Bebas Malaria. Di ibu kota tidak boleh ada penularan penyakit khususnya malaria," kata Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito.


Dilansir dari dan telah tayang di: https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/27/pemerintah-tiru-freeport-untuk-lindungi-ikn-dari-malaria