Liputan6.com, Jakarta Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa jika Amerika Serikat (AS) tidak memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Senin (25/3/2024) maka dia akan membatalkan kunjungan delegasi Israel ke AS. Faktanya, itu kejadian.
Resolusi DK PBB 2728 (2024) disetujui oleh 14 negara anggota, yang terdiri dari empat anggota tetap DK PBB dan 10 anggota tidak tetap DK PBB. AS memilih abstain.
Melansir situs web resmi PBB, Resolusi DK PBB 2728 yang digagas 10 negara anggota tidak tetap menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan, yang mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan dan awet; pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh sandera; jaminan akses kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan medis dan kebutuhan kemanusiaan lainnya; dan pencabutan semua hambatan terhadap bantuan kemanusiaan dalam skala besar, sejalan dengan hukum humaniter internasional dan Resolusi DK 2712 (2023) dan 2720 (2023).
"AS telah meninggalkan kebijakannya di PBB. Beberapa hari lalu, mereka mendukung resolusi DK yang mengaitkan seruan gencatan senjata dengan pembebasan sandera ... Mengingat perubahan posisi AS, PM Netanyahu memutuskan bahwa delegasi akan tetap berada di Israel," demikian pernyataan kantor PM Israel via platform X alias Twitter pada Senin.
Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby sangat menyayangkan respons Israel. Namun AS, kata Kirby, akan menyampaikan keprihatinannya dalam diskusi yang sedang berlangsung antar kedua pemerintah.
"Ini mengecewakan. Kami sangat kecewa karena mereka tidak jadi datang ke Washington, DC, untuk mengizinkan kami melakukan pembicaraan ... tentang alternatif yang bisa dilakukan selain mereka mendatangi Rafah. Tidak ada yang berubah mengenai pandangan kami bahwa serangan darat besar-besaran ke Rafah adalah kesalahan besar," ungkap Kirby.
Delegasi Israel dijadwalkan mengunjungi AS untuk membahas rencana operasi militer Israel ke Kota Rafah di Gaza Selatan, tempat di mana lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung. AS telah berulang kali menyuarakan penentangannya atas rencana Israel itu.
Wakil Presiden (Wapres) Kamala Harris adalah pejabat tinggi AS lainnya yang memperingatkan Israel soal rencana serangan ke Rafah, yang berbatasan dengan Mesir.
"Kami telah menjelaskan dalam beberapa kali pembicaraan dan dengan segala cara bahwa setiap operasi militer besar di Rafah adalah kesalahan besar," ujar Kamala kepada ABC's This Week, seperti dikutip dari Al Jazeera.
"Saya telah mempelajari petanya, tidak ada tempat bagi orang-orang di sana untuk pergi. Dan sepengetahuan kami sekitar 1 juta orang di berada di Rafah karena mereka memang diminta mengungsi ke sana."
Saat ditanya apakah akan ada konsekuensi dari AS jika rencana serangan terhadap Rafah berlanjut, Kamala menuturkan, "Saya tidak menyampingkan (opsi) apapun."
Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken pada Kamis (21/3) menegaskan pernyataan serupa.
"Operasi militer besar-besaran di Rafah adalah sebuah kesalahan, sesuatu yang tidak kami dukung," kata Menlu Blinken seperti dilansir AP, seraya menambahkan serangan masif ke kota itu akan berarti lebih banyak kematian warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Perang Hamas Vs Israel yang meletus pada 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Jalur Gaza, telah menewaskan setidaknya 32.414 orang.
Berdasarkan Piagam PBB, resolusi DK PBB mengikat secara hukum bagi 193 negara anggotanya, meskipun seringkali resolusi dilanggar.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana yang dimintai pendapatnya oleh Liputan6.com mengatakan walaupun resolusi DK PBB mengikat, Israel dapat bersikukuh mengabaikannya.
"Tentu ini mengikat bagi anggota PBB," ujar Hikmahanto. "Resolusi DK PBB ini bisa dipaksakan dengan cara DK memandatkan pasukan multinasional PBB melakukan penggunaan kekerasan/penyerangan terhadap Israel. Masalahnya, dalam resolusi DK PBB yang diterbitkan tidak ditentukan penggunaan pasukan multinasional DK PBB, sehingga sulit untuk dipaksakan. Ujung-ujungnya bisa tidak efektif."
Dilansir dari dan telah tayang di: https://www.liputan6.com/global/read/5559857/headline-dk-pbb-setujui-resolusi-gencatan-senjata-di-gaza-israel-meradang