Saat AHY Perdana ke Proyek IKN: Dulu Mencaci, Sekarang Memuji
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja perdana ke lokasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. ANTARA/HO Kementerian ATR/BPN
tirto.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpukau dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini diutarakan AHY dalam kunjungan perdananya ke IKN sebagai seorang menteri yang baru bergabung di Kabinet Indonesia Maju pada pekan lalu."Kesan pertama, saya terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Bapak Presiden RI Jokowi dan kita semua untuk menghadirkan pusat pemerintahan, dan harapannya juga menjadi pusat kemajuan bangsa dan peradaban Nusantara yang diharapkan benar-benar bisa menghadirkan kebijakan pada saatnya nanti yang terus memajukan ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," kata AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/2/2024) dilansir dari Antara.AHY secara khusus pada hari ini datang bersama Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni ke IKN. Setibanya di Kalimantan Timur, keduanya melakukan perjalanan darat dari Kota Balikpapan, dan berhenti sejenak di Kodam VI Mulawarman untuk menyerahkan sertifikat lahan untuk Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II di Kabupaten Kutai Kartanegara.Setelah itu AHY bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Titik Nol Nusantara dan secara langsung tonggak di Titik Nol.Dalam kunjungan ke Titik Nol, AHY diterima oleh para Deputi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) serta sejumlah pihak termasuk dari jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan para kontraktor yang terlibat dalam pembangunan IKN.Dalam kunjungannya ke IKN, AHY melihat secara langsung lokasi gedung-gedung pusat pemerintahan seperti Istana Negara, Kantor Presiden, blok-blok yang menjadi lokasi gedung Kementerian Koordinator, hingga perumahan tapak jabatan menteri bagi para pembantu Presiden yang nantinya tinggal dan bertugas di IKN.Menurut dia, pembangunan IKN merupakan proyek besar dan sebuah mahakarya pemerintah yang memfokuskan pembangunan terlebih dahulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)."Ini tidak mudah karena merupakan proyek besar, mahakarya yang saya katakan tadi bahwa kita ingin fokus terlebih dahulu di KIPP di mana pemerintahan intinya (core government) ada di sini," kata AHY.Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan bahwa pembangunan IKN ini merupakan kerja keras yang harus saling berkoordinasi antar pihak terkait. Hal ini karena banyak pemangku kepentingan.Kementerian ATR/BPN sampai dengan saat ini telah berupaya juga mengerjakan pekerjaan rumah dan terus berkoordinasi dengan OIKN.AHY sendiri mendapatkan laporan dari Wamen ATR/BPN, termasuk dari jajaran direktur jenderal (dirjen) mengenai apa yang telah dikerjakan oleh Menteri ATR/BPN sebelumnya, Hadi Tjahjanto.Terdapat 9 rencana detail tata ruang (RDTR) IKN yang juga sudah dituntaskan, kemudian ada juga 21 paket pengadaan tanah IKN. Terdiri dari 10 paket sudah tuntas, sedangkan yang 11 paket tersisa progresnya mencapai 80 persen."Kita berharap bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga lokasi-lokasi pendukung strategis lainnya seperti Alhamdulillah dengan adanya Badan Bank Tanah bisa menyiapkan lahan untuk Bandara VVIP IKN maupun infrastruktur penunjang lainnya," kata AHY.Kunjungan kerja AHY ke IKN mengingatkan pada kritik yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat itu terkait pembangunan IKN oleh Presiden Joko Widodo.Partai Demokrat, kata AHY, sejatinya setuju untuk dilakukan pembangunan pusat pemerintahan baru, mengingat kondisi Kota Jakarta yang sudah tak ideal lagi. Namun, AHY mengkritik pembangunan IKN dilakukan Jokowi pada waktu yang salah. Salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi negara yang sedang masa pemulihan usai pandemi COVID-19.AHY menegaskan Presiden Jokowi dan jajarannya harus kembali memikirkan waktu yang tepat dalam membangun IKN. Ia lantas membandingkan negara lain saat memindahkan ibu kota ke lokasi baru, katanya ada pertimbangan waktu dalam proses pemindahan."Pemerintah harus memikirkan, timing, dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan timing-nya dipilih, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara," terang AHY dalam pidato politik kebangsaan di hadapan kader Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jumat (16/9/2022).