HEADLINE: Rencana Pertemuan Megawati dan Tokoh-Tokoh Politik, Matangkan Hak Angket Pemilu 2024?
Liputan6.com, Jakarta Tepat pukul 23.00 WIB, pada Kamis 22 Februari 2024, real count KPU telah memasukkan suara 619.579 TPS dari 823.236 TPS atau 75.26%. Hasilnya menunjukkan, perolehan suara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebanyak 24.06%, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 58.89%, dan Ganjar Pranowo-Muhaimin Iskandar 17.05%.
Namun, sudah hampir 1x24 jam, situs pemilu2024.kpu.go.id tidak memperbarui datanya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku melakukan koreksi data yang ada pada Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU itu.
Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pihaknya saat ini terus melakukan perbaikan antara data yang tidak sinkron dengan formulir C hasil plano dengan yang ditampilkan oleh Sirekap. "Berdasarkan data terbaru yang kami terima, data tidak sinkron sudah dilakukan perbaikan. Untuk Pilpres yang sudah dilakukan perbaikan ada sebanyak 74.181 TPS," kata Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU RI Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Sirekap KPU ini belakangan menuai polemik. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai Sirekap telah gagal lantaran telah banyak menimbulkan kegaduhan serta ketidaksinkronan data perhitungan manual. Namun hingga kini, KPU tidak kunjung ada pernyataan maaf.
Salah satu contoh yang dikatakan Ganjar yakni sistem Sirekap di Singapura yang telah diakui pihak IT-nya memang ada masalah. Namun dari pihak KPU RI mengkalim tidak ada masalah.
Dari fenomena tersebut ia menegaskan salah satunya dengan mendorong hak angket di DPR RI yang tugas fungsinya juga sebagai pihak pengawas.
"Penggunaan hak pengawasan hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok, dan pernah terjadi. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas lah," imbuh Ganjar.
Gayung bersambut, Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambut baik wacana hak angket di DPR RI yang diusulkan Ganjar sebagai sikap atas adanya dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
"Ketika kita mendengar akan melakukan (hak angket) kami melihat itu ada inisiatif yang baik," kata Anies.
Anies juga optimistis dengan kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik (parpol) terbesar di parlemen. Oleh sebab itu, dia meyakini parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, PKB, dan PKS juga siap mengambil bagian.
Hak angket, lanjut dia, bakal membuka peluang dugaan kecurangan Pemilu 2024 dapat berproses lebih lanjut hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anies berujar, Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) siap terlibat bersama untuk memberikan data-data penunjang.
Di tengah bergulirnya usulan hak angket Pemilu 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan bertemu dengan tokoh politik yang ada di kubu pasangan Anies-Muhaimin. Antara lain, mantan wakil presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nadem Surya Paloh.
"Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, itu terserah Mbak Mega aja," kata Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Paloh mengatakan, pertemuan bersama Megawati tidak menutup kemungkinan untuk mematangkan wacana penggunaan hak angket Pemilu 2024. Sebab, wacana hak angket Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan Ganjar Pranowo.
"Jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter, sebagai jurnalis menggagas itu hak konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita," kata dia.
"Kemudian itu masuk enggak dalam common sense kita, saya pikir hak hak konstutisional itu jalan yang mau kita tempuh. Sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1.000 kali sayang," Paloh menegaskan.