Alasan Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
TEMPO.CO, Jakarta Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut membahas program makan siang gratis yang dicetuskan Prabowo Subianto meskipun calon presiden nomor urut 2 itu belum resmi memenangi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dalam real count KPU hingga Rabu, 28 Februari 2024 pukul 06.00 WIB, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin perolehan suara hasil Pilpres dengan 75.176.505 suara atau 58,84 persen.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program pemerintah.
"Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Menko Muhadjir di Jakarta, Selasa, 27 Februari.
Menurut Muhadjir, pendanaan program makan siang gratis bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta APBN Perubahan. Dengan demikian, proses transisi pemerintahan kelak dapat berjalan lancar. Namun ia menegaskan rancangan anggaran program makan siang gratis ini masih bersifat pembahasan.
"Syukur-syukur kalau enggak berubah, memang dirancang biar kompatibel saja, biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya, sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa, ada pembatasan gitu. Ini smooth aja," kata Muhadjir.
Sebelumnya, Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin, 26 Februari, membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Salah satunya, program makan siang gratis calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat itu.
Bahlil mengatakan pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Selanjutnya, pemenuhan gizi makan siang gratis…